NilaiSila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Nilai sila keempat mengandung makna: suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam menetapkan sesuatu perat Adapunbutir-butir Pancasila berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I Tahun 2003, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan diuraikan sebagai berikut: 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Prosespersidangan berikut kemudian merumuskan dasar itu menjadi sila ke-4 yang kita kenal sekarang: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini kerap kita pahami secara parsial. Hal ini terutama terjadi ketika kita fokus pada satu aspek, seperti "permusyawaratan" saja. Namundemokrasi, bukan politik tontonan. Demokrasi yang diinginkan oleh sila keempat "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan" adalah demokrasi untuk kemanusiaan dan berkeadilan. Musyawarah mufakat yang berkeadilan untuk setiap manusia Indonesia adalah titik dasar demokrasi Pancasila. Referendumsebagai salah satu perwujudan demokrasi langsung dapat dilakukan dengan memilih wakil-wakil perantaraan rakyat. Jadi, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa " kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat". Kerakyatan disebut juga kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat/berkuasa) atau Demokrasi (rakyat yang memerintah). Dịch Vụ Hỗ Trợ Vay Tiền Nhanh 1s. - Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dasar-dasar negara Indonesia, serta ideologi nasional negara. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya nilai kerakyatan. Bunyi dari sila keempat Pancasila, yakni "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan"Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemdikbud, makna dari sila keempat adalah sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Baca juga Penerapan Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Sehari-Hari Sehingga sesama warga Indonesia, harus melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Menghargai pendapat orang lain menjadi salah satu kunci untuk musyawarah yang mufakat. Nilai-nilai sila ke-4 Berikut butir-butir nilai sila ke-4 Pancasila menurut TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan pemusyawaratan. Baca juga Penerapan Nilai Ketuhanan dalam Kehidupan Sehari-Hari Penerapan nilai kerakyatan Dalam buku Ajar Mata Pelajaran Sekolah Dasar PKN dan Pancasila 2020 oleh Ni Putu Candra, contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan, di antaranya Selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan Menghargai hasil musyawarah Menghindari aksi walk out dalam sebuah musyawarah Wakil rakyat harus mampu membawa aspirasi rakyat Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat telah terpilih Bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah Berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah Menghormati dan menghargai pendapat orang lain Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. - Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dan prinsip utama bagi warga negara Indonesia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pedoman ini harus diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam aksi yang konkret. Terdapat 5 sila dalam Pancasila yang masing-masing meliputi aspek-aspek utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, di dalamnya juga terkandung nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan prinsip sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pancasila merepresentasikan jati diri dan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Dikutip dari buku Falsafah Bangsaku, Indonesia merupakan bangsa yang ber-Pancasila yaitu; 1 ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; 2 ber-perikemanusiaan yang adil dan beradab; 3 rukun dan bersatu; 4 demokratis; dan 5 ber-keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Bahkan, sila-sila tersebut saling meliputi dan menjiwai satu sama lain. - Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” meliputi dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5 - Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” diliputi dan dijiwai oleh sila 1; dan meliputi dan menjiwai sila 3, 4, dan 5 - Sila ketiga “Persatuan Indonesia” diliputi dan dijiwai oleh sila 1 dan 2; serta meliputi dan menjiwai sila 4 dan 5 - Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” diliputi dan dijiwai oleh sila 1, 2, dan 3; serta meliputi dan menjiwai sila 5. - Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” diliputi dan dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Nilai Luhur Sila ke-4 Pancasila Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” merupakan sila yang melambangkan demokrasi. Dalam logonya, sila ini disimbolkan dengan kepala banteng yang berlatar warna merah. Banteng sendiri dimaknai sebagai hewan sosial yang suka berkumpul sementara warna merah dimaknai sebagai simbol keberanian. Dikutip dari Modul Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, sila keempat merupakan perwujudan dari kesadaran bangsa Indonesia untuk selalu mengutamakan gotong royong dan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama sehingga keberagaman tetap dapat dipertahankan dalam satu kesatuan. Kata “Kerakyatan” dalam sila keempat juga menegaskan kedaulatan rakyat atau sistem demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki daulat atau kuasa tertinggi. Hal ini mencerminkan sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu contoh penerapan sila keempat ini adalah Pemilu yang merupakan musyawarah besar untuk menentukan perwakilan rakyat DPR, DPD, dan MPR hingga Presiden dan Wakil Presiden. Tidak hanya Pemilu dalam skala besar, sila keempat ini juga bisa diterapkan dalam kegiatan kecil sehari-hari seperti musyawarah tingkat RT/RW guna membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan juga Nilai-Nilai Luhur Pancasila Sila ke-1 Ketuhanan yang Maha Esa Nilai-Nilai Luhur Pancasila Sila 1-5 dalam Kehidupan Sehari-Hari Contoh Pengamalan Pancasila Sila 1-5 di Rumah & Lingkungan Keluarga - Pendidikan Kontributor Muhammad Iqbal IskandarPenulis Muhammad Iqbal IskandarEditor Yandri Daniel Damaledo Contoh Nilai Kerakyatan – Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pokok Pancasila menjadi pilar dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Pancasila memiliki lima perintah yang salah satunya ada pada sila keempat yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan.” Seperti yang tercantum dalam sila keempat, ada istilah kerakyatan di dalamnya, maka sila keempat memiliki nilai kerakyatan. Selain itu, Pancasila sila keempat menekankan sekaligus mendukung nilai kerakyatan dan kebijaksanaan di dalam masyarakat. Bagaimana bentuk dari nilai kerakyatan tersebut? Lalu, apa saja contoh nilai kerakyatan yang sesuai dengan sila keempat dalam Pancasila? Simak penjelasan nilai kerakyatan berikut ini ya! Nilai dalam Sila Keempat PancasilaNilai Kerakyatan dalam Sila Keempat PancasilaNilai-Nilai Pada Sila KeempatMusyawarahTidak Melakukan Suatu Hal dengan PaksaanMemiliki Jiwa Besar dan Menghargai Setiap KeputusanMenerima Pendapat Orang LainDemokrasiContoh Nilai Kerakyatan Sesuai dengan Sila Keempat PancasilaDi Rumah atau Lingkungan KeluargaDi Lingkungan MasyarakatDi Lingkungan SekolahKategori Ilmu EkonomiMateri TerkaitKategori Ilmu EkonomiMateri Terkait Sumber Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diterapkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila pada Pancasila memiliki nilai yang wajib diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi semua masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali sila keempat dalam Pancasila, di mana ada contoh penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Secara umum, makna dari sila keempat Pancasila ini adalah warga negara Indonesia memiliki kewajiban dan hak yang sama rata. Nilai kerakyatan dalam Pancasila dapat diartikan sebagai kualitas maupun sifat yang melekat pada suatu objek dan memiliki cita-cita, keharusan, harapan serta dambaan. Ada dua jenis nilai yang perlu dipahami, kedua nilai tersebut adalah nilai material dan nilai vital. Nilai vital adalah seluruh hal yang bermanfaat bagi manusia untuk mengadakan aktivitas, sedangkan nilai material adalah seluruh hal yang bermanfaat bagi kesehatan rohani dan jasmani. Karena Indonesia menjunjung tinggi nilai kerakyatan, maka dalam pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara musyawarah. Di samping itu pula setiap warga negara harus saling menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain, tanpa memandang status, ras, agama maupun jenis kelamin. Nilai kerakyatan ini telah diterapkan secara langsung di Indonesia, salah satu contohnya adalah dengan diadakannya Pilkada dan pemilihan Presiden yang dilakukan dengan cara mengambil suara terbanyak yang diberikan oleh masyarakat. Secara singkatnya, makna dari sila keempat Pancasila adalah seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum serta pemerintahan. Berdasarkan lambangnya, yaitu banteng yang menjadi simbol sila keempat. Banteng merupakan binatang yang memiliki kekuatan yang cukup besar, sehingga masyarakat Indonesia memiliki kekuatan yang besar jika saling menghargai. Selain itu, banteng adalah hewan yang lebih senang hidup secara berkelompok dibandingkan hidup sendiri. Apabila ada salah satu banteng dalam kelompoknya terluka, maka banteng yang lain akan ikut membantu. Oleh sebab itulah, kepala banteng digunakan sebagai simbol sila keempat dalam Pancasila. Lambang kepala banteng juga menjadi cerminan bagi masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi gotong royong sejak zaman penjajahan. Sikap dan tindakan gotong royong akan memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan atau masalah. Sikap serta perilaku gotong royong dapat digunakan sebagai kegiatan konseling. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus selalu mengedepankan sikap maupun tindakan gotong royong. Selain itu, simbol warna merah pada sila keempat Pancasila ini juga melambangkan keberanian. Hal ini sejalan dengan sikap maupun perilaku dari masyarakat Indonesia yang berani serta kuat. Oleh sebab itu, negara Indonesia dikenal dan identik dengan negara yang berani serta kuat. Dalam bermusyawarah, setiap orang harus berani mengemukakan pendapatnya secara faktual. Selain Itu, setiap orang harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tantangan yang muncul ketika mengambil keputusan konseling. Nilai Kerakyatan dalam Sila Keempat Pancasila Sumber Menurut laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemdikbud dijelaskan bahwa makna sila keempat Pancasila adalah warga negara Indonesia memiliki hak, kedudukan, serta kewajiban yang sama. Oleh sebab itu, sesama warga Indonesia wajib melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Menghargai pendapat orang lain, menjadi salah satu kunci dalam melakukan musyawarah yang mufakat. Nilai kerakyatan atau nilai sila keempat dalam Pancasila ini memiliki butir-butir yang telah tercantum dalam TAP MPR Berikut butir-butir nilai kerakyatan dalam Pancasila. Sebagai warga negara serta warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki hak, kedudukan serta kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang telah dicapai sebagai hasil dari musyawarah. Dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. Musyawarah harus dilakukan dengan menggunakan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Itikad baik serta rasa tanggung jawab harus dimiliki ketika menerima serta melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan pada wakil yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusyawaratan. Nilai-Nilai Pada Sila Keempat Selain butir-butir sila keempat dalam TAP MPR, ada beberapa nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila. Berikut penjelasannya. Musyawarah Nilai utama dari sila keempat adalah musyawarah. Musyawarah artinya perdebatan bersama yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang hadir. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai kerakyatan dalam sila keempat ini mengajarkan setiap individu, terutama rakyat Indonesia untuk berjuang demi memajukan kepentingan bersama. Dengan mendahulukan kepentingan bersama, maka masyarakat Indonesia akan merasa diperlakukan secara adil dan hidup dengan rukun. Tidak Melakukan Suatu Hal dengan Paksaan Nilai kerakyatan mengajarkan dan mengajak masyarakat untuk tidak bertindak dengan paksaan. Melalui konseling yang dipaksakan, maka hasil konseling tidak akan sesuai dengan pemikiran logis. Paksaan ini biasanya datang dari dalam diri sendiri atau dari orang lain. Paksaan tersebut bisa berbahaya, karena akan mengakibatkan keputusan yang tidak didasarkan pada penentuan bersama. Maka akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang akan dirugikan. Itulah sebabnya sila keempat Pancasila ini memiliki nilai agar masyarakat memiliki pendiriannya sendiri, khususnya ketika bermusyawarah. Artinya, keputusan yang dihasilkan oleh individu dari suatu musyawarah bukanlah suatu paksaan. Memiliki Jiwa Besar dan Menghargai Setiap Keputusan Perlu Grameds ketahui bahwa tidak semua ide yang dimiliki oleh seorang individu dapat dijadikan sebagai keputusan final. Artinya, sudah seharusnya setiap individu memiliki jiwa besar ketika bermusyawarah dan berpikiran terbuka untuk dapat menerima keputusan akhir. Hal ini akan memungkinkan seseorang untuk menerima sekaligus menghormati seluruh keputusan yang telah dipikirkan dengan matang. Tindakan dan sikap yang terbuka serta menghormati seluruh keputusan yang dipikirkan dengan matang sama dengan nilai yang ada pada sila keempat Pancasila. Singkatnya, kedua hal tersebut mencerminkan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia harus menerapkan nilai-nilai ini dalam kegiatan penyuluhan. Menerima Pendapat Orang Lain Dalam sila keempat, masyarakat tidak hanya dianjurkan untuk menerima seluruh keputusan, tetapi juga harus mau menerima pendapat yang dikemukakan oleh orang lain walaupun pendapat itu berbeda. Pendapat dapat berupa kritik, kontribusi, gagasan maupun ide. Demokrasi Indonesia adalah negara demokratis yang artinya segala keputusan harus berasal dari keinginan rakyat, sesuai dengan slogan “dari rakyat untuk rakyat”. Oleh sebab itu, sebagai negara demokratis, setiap pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan dengan suara rakyat Indonesia melalui Pemilu maupun Pilkada. Suara datang dari rakyat, sehingga rakyat berhak untuk memantau apa yang dilakukan oleh pejabat yang terpilih. Untuk mengawasi segala kegiatan pejabat yang terpilih, telah tertuang dalam nilai sila keempat yang bunyi nya adalah “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan” atau nilai kerakyatan. Contoh Nilai Kerakyatan Sesuai dengan Sila Keempat Pancasila Sumber Setelah memahami makna sila keempat Pancasila dan nilai-nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, maka Grameds harus ikut aktif mengimplementasikan nilai kerakyatan di kehidupan bermasyarakat. Bagaimana caranya? Agar lebih jelas, berikut beberapa contoh nilai kerakyatan yang dapat Grameds implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai aspek. Di Rumah atau Lingkungan Keluarga Memutuskan suatu hal bersama keluarga Dalam kehidupan keluarga, tentu saja Grameds mungkin harus melakukan diskusi dengan ayah, ibu, istri, suami maupun anak-anak untuk merumuskan suatu hal. Mulai dari hal-hal yang sederhana atau hal yang rumit sekalipun. Contoh sederhananya adalah ketika ingin merencanakan perjalanan liburan bersama keluarga, maka sebaiknya kepala keluarga mengadakan diskusi dengan anggota keluarga, ke mana sebaiknya menikmati waktu liburan tersebut, kapan, berapa lama dan sebagainya. Dengan begitu, maka seluruh anggota keluarga akan menikmati masa liburan tersebut. Tidak segan mendengarkan pendapat anak, sebagai salah satu ciri orang tua yang bijaksana Mendengarkan pendapat anak adalah nilai penting dan menjadi salah satu ciri orang tua yang bersikap bijaksana. Meskipun anak-anak masih muda, tidak baik untuk mengabaikan pendapat anak. Sebaiknya, untuk mengamalkan nilai kerakyatan, orang tua harus bersedia mengadakan diskusi dengan anak apabila terjadi suatu hal. Mendengarkan serta mengikuti petunjuk dari kepala keluarga Ayah adalah kepala keluarga atau pemimpin keluarga yang memiliki peranan penting. Oleh karena itu, penting bagi anggota keluarga untuk mendengarkan serta mengikuti petunjuk dari kepala keluarga, terutama apabila menyangkut hal-hal yang positif. Tidak memaksakan pendapat maupun kehendak pada anggota keluarga lain Ketika melakukan diskusi atau musyawarah dengan anggota keluarga yang lain, biasanya akan ada perbedaan pendapat dalam diskusi tersebut. Jadi, penting untuk semua anggota keluarga agar tidak memaksakan pendapat maupun kehendak pada anggota keluarga yang lain. Di Lingkungan Masyarakat Mengikuti pemilihan umum, Pilpres maupun Pilkada Pemilihan Umum Pemilu, Pilpres maupun Pilkada merupakan kegiatan yang sudah tidak asing dilaksanakan di Indonesia setiap lima tahun sekali dengan terbuka atau transparan dan diikuti oleh masyarakat Indonesia yang sudah cukup umur. Bentuk keterbukaan informasi dalam kegiatan tersebut, menunjukan bahwa sistem demokrasi di Indonesia sedang berjalan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, maka Grameds perlu ikut serta dalam pemilihan wakil rakyat. Dengan berpartisipasi dalam ketiga kegiatan tersebut, maka Grameds telah melakukan kegiatan yang mencerminkan sila keempat atau nilai kerakyatan. Berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan Apabila Grameds masih di sekolah, maka Grameds bisa ikut berpartisipasi dalam organisasi di sekolah seperti OSIS atau Badan Eksekutif Mahasiswa BEM. Dengan mengikuti kegiatan mahasiswa atau siswa seperti ini, maka Grameds telah melakukan tindakan yang mencerminkan sila keempat. Seseorang yang ditunjuk sebagai perwakilan dari orang lain, harus siap mendengarkan aspirasi dari yang lain Ketika Grameds ditunjuk sebagai perwakilan dari orang lain, maka Grameds harus bersedia untuk menerima keinginan serta aspirasi yang disampaikan oleh orang lain. Semua keinginan maupun harapan manusia agar dapat terwujud, maka harus diperlakukan secara adil, sehingga bisa menghasilkan keinginan yang dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama. Wakil rakyat yang bersedia menerima serta mendengarkan aspirasi rakyat, maka ia telah menunjukkan perbuatan yang sesuai dengan nilai kerakyatan. Menerima dengan bijak seluruh keputusan dari hasil musyawarah Sikap egois dalam masyarakat, apabila tidak dihindari maka akan mengarahkan pada keputusan yang kurang optimal. Oleh sebab itu, maka pilihan yang diambil karena sifat egois seseorang akan menyebabkan kerugian. Ketika musyawarah telah dilaksanakan dan keputusan dalam musyawarah dihasilkan, maka anggota di dalamnya harus dengan bijak menerima keputusan tersebut dan membuang sikap egoismenya. Di Lingkungan Sekolah Memilih ketua kelas dengan cara musyawarah dan mufakat Ketua kelas memiliki peranan penting, terutama untuk menghubungi guru, memberikan pengumuman penting, sebagai perantara komunikasi antara guru dengan siswa. Oleh sebab itu, pemilihan ketua kelas tidak dapat dilakukan secara sepihak. Apabila ketua kelas dipilih secara sepihak, mungkin orang yang terpilih merasa enggan untuk melaksanakan tugas-tugasnya atau begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, ketua kelas perlu dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat yang diikuti oleh seluruh siswa dalam kelas tersebut. Menghargai hasil keputusan dari pemilihan ketua kelas atau musyawarah Ketika proses musyawarah berjalan dan keputusan telah didapat, maka setiap anggota kelas wajib menghargai hasil keputusan dari pemilihan dan musyawarah tersebut. Berdiskusi dengan teman satu kelas ketika akan mengambil keputusan Dalam kegiatan belajar mengajar, pasti akan ada situasi atau kegiatan yang mengharuskan Grameds mengambil suatu keputusan. Entah itu untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok. Ketika ada kegiatan yang melibatkan kepentingan kelompok, maka Grameds harus berdiskusi dengan teman sekelas yang lain untuk mengambil keputusan. Dengan begitu, seluruh anggota kelas tidak akan ada yang merasa dirugikan. Apabila terjadi perselisihan atau masalah di sekolah, maka perlu diselesaikan dengan cara musyawarah Contoh penerapan nilai kerakyatan di lingkungan sekolah lainnya adalah ketika terjadi perselisihan atau masalah di lingkungan sekolah. Entah itu antar siswa dengan siswa atau antar siswa dengan guru. Apabila hal ini terjadi, maka masalah dan perselisihan tersebut harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Dengan begitu, permasalahan akan selesai dengan cara damai dan tidak terulang kembali. Tidak memaksakan kehendak pribadi pada siswa lain Entah itu guru ataupun siswa, tidak baik apabila memaksakan kehendak pribadi pada orang lain. Seorang guru tidak boleh memaksa seorang siswa untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh siswa tersebut. Terutama apabila kehendak pribadi memiliki nilai muatan negatif. Begitu pula dengan siswa, tidak boleh untuk memaksakan kehendak pribadi pada siswa lain maupun guru. Setiap guru maupun siswa harus menaati hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing terutama di lingkungan sekolah. Dengan begitu, maka lingkungan sekolah pun akan aman, nyaman dan tentram. Itulah beberapa contoh nilai kerakyatan yang tercantum dalam sila keempat Pancasila. Sebagai warga negara yang baik, maka Grameds perlu secara aktif menerapkan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami nilai-nilai Pancasila yang lain, maka Grameds bisa mempelajarinya dengan membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. mendukung Grameds yang ingin membuka wawasan dengan membaca buku dan menyediakan berbagai buku sesuai kebutuhan Grameds, termasuk tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Jadi jangan ragu untuk membeli buku di Gramedia ya! Sebagai SahabatTanpaBatas, Gramedia selalu memberikan produk terbaik, agar kamu memiliki informasi LebihDenganMembaca. Semoga bermanfaat ya! Penulis Khansa Baca juga ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien - Pancasila harus diamalkan dalam setiap kegiatan, tak terkecuali dalam kegiatan penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Baca juga Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Berikut nilai-nilai penyelenggaraannya Pengakuan adanya causa prima sebab pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Baca juga Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Berikut nilai-nilai penyelenggaraannya Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif. Perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Sila Persatuan Indonesia Nilai-nilai penyelenggaraannya sebagai berikut Nasionalisme Cinta bangsa dan tanah air Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Nilai-nilai penyelenggaraannya sebagai berikut Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrassi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan outusan bersama secara bulat. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusasn bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Baca juga Rumusan Pancasila dari 3 Tokoh Nasional Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Beriku nilai-nilainya Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga massyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan“, begitulah bunyi butir ke-4 Pancasila. Sekilas untaian kata ini mudah saja diucap lidah. Maklum saja, dulu kita menghafalnya setiap kali upacara di sekolah. Ternyata, terkandung banyak khazanah ilmu di sana. Pancasila sebagai identitas dan konsep bernegara Indonesia, dipercaya telah dirangkum sebaik mungkin oleh para Ulama, dan tokoh perjuangan bangsa. Tidak heran isinya padat makna, di antaranya frasa “Hikmat Kebijaksanaan” tersebut. A. Definisi Hikmat Kebijaksanaan Jika merujuk pada pengertian dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2 kata tersebut bermakna Hikmat; kebijakan, kearifan, kepandaian akal budinya, pengalaman dan pengetahuan, kecakapan bertindak menghadapi kesulitan. Setelah baca definisinya kok kayak ada yang aneh ya mas! Kayak ada yang diulang-ulang gitu. Hikmat kebijaksanaan = Kebijakan kebijaksanaan Bukankah ini termasuk pemborosan kata. Lagipula ini kan dokumen yang lebih tinggi dari sekedar hukum undang-undang. Kok bisa ada kata yang mengalami redundansi. Redudansi adalah penggunaan kata yang melebihi kebutuhan. Redudansi terjadi saat kata yang memiliki makna tertentu digunakan bersama kata lain yang bermakna atau mengandung makna serupa. Pasalnya, dalam dokumen hukum saja dihindari karena terkesan tidak tegas. Bahkan cenderung ditunggangi. Masa iya, Panitia Sembilan, BPUPKI bodoh banget! Gak mungkin! Pasti ada penjelasannya. B. Konsep Bernegara Di sinilah peran ilmu bahasa dalam bernegara. Jadi, anak-anak bahasa tak perlu berkecil hati karena ilmunya dirasa terlalu mainstream “Anak IPA-IPS bisa kok bahasa Indonesia, Arab, Inggris, ngapain kita masuk kelas bahasa”. Ingat Bhineka Tunggal Ika. Memang harus berbeda. Yang penting tujuan kita sama, kebaikan untuk semua anak manusia. Ilmu kayak gini, anak IPA dan IPS mana tahu. Hehehe… Kalau mau memahami suatu kata, pertama kita wajib tahu dari mana ia berasal. Bagaimana penutur asal menggunakannya. Oh ternyata kata “hikmat” atau kita juga biasa sebut “hikmah” adalah serapan dari bahasa Arab حكمة . Baca juga artikel Pengertian Fitnah Lebih Kejam Dari Pembunuhuan a Toleransi Bernegara dengan Ilmu Saya harap tak ada kawan-kawan non muslim yang beranggapan bahwa kami intoleran. Karena tidak semua orang Arab itu muslim. Menjadi muslim tidak mengubah orang jadi Arabian. Faktanya, di zaman Nabi Muhammad pun terdapat suku bangsa dan agama lain. Di negara mayoritas muslim, pemeluk agama lain bebas beragama. Sementara di negara minoritas muslim, orang Islam banyak terkendala; Ada yang dilarang puasa, hari raya fitri tidak libur, tidak boleh ada adzan. 🙂 C. Definisi Hikmat Kita lanjut lagi. Kalau urusannya bahasa Arab, apalagi terkait ilmu dan peradaban, maka tidak bisa dilepaskan dari peranan al-Quran. a Kenapa al-Quran? Tata Bahasa Arab hari ini dihasilkan oleh al-Quran. Al-Quran menjaga keutuhan b. ArabPesantren sebagai simbol pendidikan Islam di Indonesia jauh lama hadir sebelum ada sekolah negeri, sekolah rakyat, dan sekolah dengan b. Arabnya masih mendominasi rakyat Indonesia sampai awal abad 20, masa hidup dan masa muda para founding fathers banyak naskah kuno Indonesia dengan aksara Arab. b Makna Hikmat Secara etimologi, Hikmat الحِكْمَة diambil dari kata Hakamat الحَكَمَةُ yang berarti tali kekang. Karena hal itu dapat mengontrol kuda dan mencegahnya berlari secara brutal dan liar Lisanul Arab, 2/426. Demikianlah Hikmat, mencegah manusia dari sifat tercela. Menurut Istilah, an-Nawawi berpendapat Hikmat adalah istilah untuk ilmu yang bersifat hukum, mencakup ma’rifat kepada Allah, berlaku pada manusia, mengatur etika, aktualisasi hak kebenaran, penerapannya dan proteksi dari interes an-Nawawi ala Muslim, 2/33 Adapun Ibnu Qoyyim berkata, “Melakukan hal semestinya di mana semestinya dan kapan semestinya.” Madarijus Salikin, 2/449. Menurut beliu Hikmat dalam kitab Allah ada 2 macam Terpisah, berupa berupa ilmu al-Quran. Kemudian beliau meriwayatkan pendapat ahli salaf Ibnu Abbas Hikmah adalah ilmu al-Quran, nasih-mansuknya, muhkam-mutasyibhnya, awal-akhirnya, halal dan haramnya, serta amtsalnyaal-Dhohak Hikmah ialah al-Quran dan pemahaman Hikmah adalah al-Quran, ilmu dan pemahaman Hikmah yakni ketaatan beragama kepada Allah. Semua pendapat ini bisa dijumpai dalam kitab al-Tafsir al-Qoyyim, hal. 231. c Hikmat dalam al-Quran Setidaknya ada 5 makna hikmat dalam al-Quran Nadratun Naim, 5/1659 Hukum dan Penjelasan Syariat. Allah berfirman رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmat, serta mensucikan mereka. Sungguh engkau Maha Agung dan Bijak. al-Baqarah 129 كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ Sebagaimana telah Kami utus seorang rasul di antara kalian, ia membacakan ayat-ayat Kami, mensucikan kalian, mengajarkan kitab dan hikmat, serta mengajarkan apa saja yang belum kalian ketahui. al-Baqarah 151 Kenabian فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء Para tentara Thalut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan Daud kerajaan dan hikmah kenabian, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya… al-Baqarah 251 ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون Ketika Isa datang membawa bukti, dia berkata, “Aku datang kepada kalian dengan membawa hikmat bukti kenabian dan untuk menjelaskan sebagian dari apa yang kalian berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah aku”. al-Zukhruf 63 Narasi serupa juga terdapat dalam kisah nabi Musa dan Yusuf. Pemahaman Hukum Islam يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ Allah anugrahkan hikmah pemahaman hukum kepada siapa saja. Siapa yang diberi hikmah, sungguh ia telah dikaruniai kebaikan yang banyak. Maka, hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. al-Baqarah 269 Argumen Akal ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد Telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu “Bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sejatinya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan siapa yang ingkar, ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. Luqman 12 Peringatan dan Pelajaran حكمة بالغة فما تغن النذر Itulah hikmah yang sempurna, tapi kini tak berguna bagi mereka. al-Qamar 5 D. Kesimpulan Saya rasa akan sangat panjang sekali pembahasan tentang Butir ke-4 Pengamalan Pancasila ini. Belum lagi kita bedah makna untuk kata-kata indah lain di dalamnya.. Setidaknya, kita menagkap pesan bahwa kepeimpinan Indonesia haruslah berlandaskan nilai agama, keilmuan dan keadilan, sebagaimana peran yang pernah diemban oleh para nabi dan rasul Allah. Wakil rakyat haruslah orang berintegritas, berilmu, bermanfaat baik untuk manusia. Kalau perlu, semua pejabat, presiden, mentri, anggota dewan adalah orang-orang berpendidikan. Kalaupun tidak sekolah, mestilah dia putra-putri terbaik yang berperan di masyarakat. Jangan ada lagi pemangku kekuasaan yang hanya punya modal keturunan, tenar ngartis, komedian, yang sejatinya belum terbukti pengabdiannya. Terakhir kami tutup dengan sebuah hadits dan ayat berkaitan dengan ini. مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ Pemimpin rakyat mana saja agama apa saja, mati dalam keadaan mencurangi rakyatnya, maka Allah haramkan surga baginya. al-Bukhari والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون Orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, urusan mereka diputuskan dengan musyawarah; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. as-Syura 38

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat