resmimenjadi negara berdaulat dengan nama Republik Timor Leste pada 20 Mei 2002. Kemerdekaan Timor Leste pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru bagi Indonesia. Masalah utama yang muncul dari kemerdekaan Timor Leste adalah penetapan delimitasi wilayah perbatasan antara kedua negara. memiliki Garis Batas Negara yang telah ditetapkan Vay Tiền Trả Góp Theo Tháng Chỉ Cần Cmnd. Hari ini, Timor Leste memperingati 20 tahun referendum yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan menjadi awal mula perjalanannya sebagai negara merdeka dari Indonesia, kantor berita AFP melaporkan, Kamis 29/8/2019. Spanduk dan bendera pun menghiasi Ibu Kota Timor Leste, Dili, di tengah persiapan warga untuk pesta peringatan yang akan dilaksanakan hari ini. Dua puluh tahun merdeka, negara kecil ini mulai bertransisi, meski goyah, menuju demokrasi yang lebih stabil. Pada 30 Agustus 1999, sekitar 80 persen rakyat Timor Timur memilih untuk berpisah dari Indonesia. Pada 1975, militer Indonesia menginvasi koloni bekas Portugal tersebut dan mendudukinya selama 24 tahun. Namun, kegembiraan akan kemerdekaan itu berubah menjadi teror ketika tentara Indonesia dan kelompok milisi melaksanakan pembumihangusan, yang menghancurkan infrastruktur dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke sejumlah daerah Indonesia lainnya. Sekitar orang tewas dalam peristiwa itu. Para pemuda Timor Leste yang tinggal di Portugal merayakan pengumuman hasil referendum kemerdekaan Timor Leste, 4 September 1999. Foto Reuters Jumat 30/8, serangkaian acara resmi dan peringatan 20 tahun referendum telah dijadwalkan dengan pejabat tinggi asing, termasuk Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Morrison diharapkan mengesahkan perjanjian perbatasan maritim untuk membuka miliaran pendapatan minyak dan gas lepas pantai. Pendapatan tersebut dipandang sebagai kunci bagi masa depan negara berkembang setengah pulau itu. Perjanjian tersebut telah diratifikasi parlemen Australia bulan lalu. Media Australia melaporkan bahwa Canberra berencana untuk membeli sebuah pangkalan militer yang diperbaiki di Timor Leste dan memasang infrastruktur internet bawah laut yang menghubungkan kedua negara tetangga tersebut. Sementara lanskap politik Timor Leste yang dahulu kacau balau telah pulih, negara itu kini sedang menghadapi krisis uang tunai dengan penurunan tajam pendapatan dari penjualan minyak dan tak banyak sektor ekonomi produktif yang bisa mendorong pertumbuhan. Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 40 persen masyarakat Timor Leste hidup dalam kemiskinan. Para analis menilai kecil kemungkinan bagi Timor Leste untuk bisa secara mandiri mengembangkan lapangan-lapangan minyak dan gas lepas pantainya yang besar. Timor Leste kemungkinan akan meminta bantuan China di tengah kekhawatiran negara lain terhadap meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Beijing. Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak kanan dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison kanan menghadiri konferensi pers bersama di Dili, 30 Agustus 2019. Foto AFP “Jika pemerintah ingin melaksanakannya sendiri, sepertinya mereka akan kewalahan dan kemahalan untuk mengurus sektor tersebut, dan dapat menguras cadangan keuangan negara yang terbatas,” ungkap Damien Kingsbury, seorang profesor politik international Universitas Deakin, Australia. “Bisa jadi mereka akan membutuhkan pinjaman, mungkin dari China, yang membuat Timor Leste akan berhutang budi terhadap negara adidaya Asia itu yang niatnya sendiri belum tentu baik,” tambahnya. Di lain sisi, Timor Leste dan Indonesia telah mengesampingkan masa lalu yang kelam. Pada 2008, sebuah komisi rekonsiliasi dan kebenaran yang dibentuk oleh gabungan Indonesia-Timor Leste menemukan pelanggaran HAM berat selama pendudukan dan referendum pada 1999. Namun, pemimpin kedua negara mengesampingkan penindakan terhadap pimpinan militer dan milisi yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Mantan presiden Timor Leste Xanana Gusmao dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, bertukar dokument setelah pertemuan, Jakarta, 22 Juli 2019. Foto Reuters Usaha PBB sendiri untuk menindak para komandan militer – termasuk di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto – atas kejahatan kemanusiaan, juga tak banyak membuahkan hasil. Sejumlah dokumen rahasia yang dipublikasikan minggu ini menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah mengetahui selama berbulan-bulan bahwa militer Indonesia mempersenjatai dan menyokong paramiliter di Timor Timur sebelum referendum 1999, kantor berita AFP melaporkan. Peringatan pada Jumat itu akan mengenang kenangan manis-getir bagi Cancio Dos Santos, yang kakak laki-lakinya terbunuh pascareferendum. Jenazahnya tak pernah ditemukan hingga kini. “Saya dipukuli, dan kakak saya dibunuh,” ujar pria 52 tahun tersebut kepada AFP. “Namun, kini kami adalah negara berdaulat dan saya gembira karena dapat hidup merdeka.” Masih sedikit kemajuan yang dicapai dalam mengatasi kemiskinan di berbagai kawasan pedesaan, tempat bermukim hampir 70 persen warga Timor Timur. PBB memperkirakan hampir separuh populasinya tinggal di bawah garis kemiskinan ekstrem dengan penghasilan 1,90 dolar per hari dan separuh dari balita mengalami kelambatan pertumbuhan fisik dan mental sedang hingga parah akibat malnutrisi. [ga/ft,lt/uh] Sumber AFP, AP Pada tahun 1999 atau tepat 20 tahun yang lalu bangsa Indonesia mengalami suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu kehilangan Propinsi Timor Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan RI setelah dilaksanakannya referendum di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB. Momen lepasnya Timor Timur dibarengi dengan tragedi kemanudiaan yang ditandai oleh kerusuhan, kekerasan, pembunuhan, pembakaran dan ratusan ribu orang yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 ketika kondisi politik Indonesia masih mengalami guncangan sehabis bubarnya era Orde Baru. Timor Timur adalah wilayah bekas koloni Portugis yang bergabung dengan Indonesia secara resmi pada 17 Juli 1976, sehingga menjadi propinsi RI yang termuda yaitu propinsi ke 27. Setelah selama 22 tahun berada di bawah pemerintahan Soeharto, sebagian rakyat Timor Timur ingin lepas dari NKRI. Setelah referendum tersebut, Timor Timur resmi berubah nama menjadi Negara Timor Leste pada 20 Mei Referendum Bagi IndonesiaDampak peristiwa lepasnya Timor Timur sudah tentu membawa sejumlah konsekuensi pada negara Republik Indonesia dalam beberapa bidang kehidupan seperti berikut Dampak bagi anggaran negaraSebagai daerah yang diistimewakan dari segi anggaran, Timor Timur menyerap sangat banyak anggaran negara. Salah satu alasan dipertimbangkannya referendum adalah ketidak seimbangan antara kontribusi bagi negara dengan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan Timtim. Dengan referendum tersebut, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia justru dapat meringankan beban anggaran negara terutama setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 yang membuat negara sedang dalam keadaan Mempengaruhi nama baik IndonesiaTidak seperti wilayah lain di Indonesia, pendudukan Timor Timur tidak diakui oleh dunia internasional. PBB dan negara – negara barat seperti Portugal tidak memberikan pengakuan akan bergabungnya Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pembiaran pendudukan Timtim dilakukan karena ketakutan bahwa Timtim akan dijadikan sekutu oleh Blok Timur. Mempertahankan Timor Timur di tengah kekacauan dan penolakan rakyatnya untuk bergabung dengan RI telah membawa beban bagi citra Indonesia di mata internasional. Sebenarnya apapun hasil dari referendum tersebut, setidaknya Indonesia telah terbebas dari tekanan dan kritik internasional, juga terlepas dari beban nasional untuk membiayai pembangunan di Timor Timur yang menyedot banyak anggaran Tekanan diplomatik terhadap IndonesiaDampak peristiwa lepasnya Timor Timur memberi tekanan diplomatik yang cukup menjadi beban bagi Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu alasan untuk mengadakan referendum tersebut. Walaupun referendum diadakan untuk menampung aspirasi rakyat Timor Timur, tetap ada kesan bahwa pemerintah Indonesia dapat dengan mudah tunduk pada tekanan dunia internasional dan kepentingan asing. Ketahui juga apa penyebab perang dingin dan sejarah perang Mengancam keutuhan negaraTidak mustahil bahwa setelah pelaksanaan referendum, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia akan membuat RI terancam mengalami tuntutan pemisahan yang sama. Para pengamat memperkirakan bahwa nasib Indonesia tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Uni Soviet. Namun hingga saat ini negara Republik Indonesia tetap berdiri, utuh dan tidak mengalami perpecahan wilayah Kehilangan sumber daya alamDampak peristiwa lepasnya Timor Timur bagi Indonesia bisa berarti kehilangan sumber daya alam yang menyumbang besar bagi pendapatan dan sektor ekonomi. Terdapat ladang minyak di laut Timor yang sangat disayangkan karena perekonomian yang meningkat dan kebutuhan konsumsi minyak di Indonesia yang juga meningkat. Ketahui juga mengenai sejarah pengembalian Irian Barat , dan pahlawan nasional dari Belakang Referendum Timor TimurTimor Timur bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara hukum sesuai dengan UU no,7/1976 tanggal 17 Juli 1976. Sejarah Timor Timur tidak termasuk ke dalam deklarasi kemerdekaan RI karena bergabung setelah peristiwa tersebut terjadi. Sebelumnya Timor Timur dijajah Portugis pada 1520 dan Spanyol pada 1522. Tahun 1613 Belanda menguasai bagian barat Timor Timur namun direbut oleh Inggris pada 1812 – 1815. Setelah Inggris pergi terjadi perebutan antara Belanda dan Portugis. Berdasarkan perjanjian dengan Belanda tahun 1860 dan 1893, perjanjian terakhir hanya bertahan hingga 1914 dan Jepang menguasai Tim – Tim selama perang dunia II. Setelah itu Timor Timur diduduki Portugis sampai tahun satu partai politik utama Timor Timur yaitu Frente Revolucionaria Timor Leste Independence Fretilin mendapat banyak kekuasaan selama masa Portugis dan mendeklarasikan kemerdekaan sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada November 1975. Pasukan Indonesia didukung Amerika dan Australia menduduki Timtim pada 7 Desember 1975 melalui Operasi Seroja, dan Timtim dideklarasikan sebagai bagian dari wilayah Indonesia sebagai propinsi Timor Timur. Setelah itu terus terjadi konflik antara pendukung kemerdekaan Timor Leste, pendukung integrasi Timtim dan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1991 terjadi peristiwa besar yang disebut pembantaian Santa Cruz. Sekitar 4000 pelayat pro kemerdekaan yang sedang mengubur siswa muda yang dibunuh tentara ditembaki oleh tentara. Peristiwa itu menyebabkan lebih dari 200 orang tewas, dan rekaman yang diambil seorang jurnalis foto Inggris disiarkan di televisi negara – negara Barat sehingga Indonesia mendapat kecaman dari dunia 19 Desember 1998 atau tujuh bulan setelah Habibie menjadi Presiden RI, PM Australia John Howard mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan referendum bagi rakyat Timtim. Sidang kabinet di Bina Graha digelar untuk merespons permintaan tersebut pada 27 Januari 1999. Hasil sidang diumumkan Menlu Ali Alatas bahwa Indonesia akan melepaskan Timtim jika tawaran otonomi khusus yang diperluas ditolak. Pada pembahasan lebih lanjut dengan John Howard tanggal 27 April 1999, Habibie mengungkapkan rencana jajak pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timtim. Kesepakatan pelaksanaan referendum pada 8 Agustus 1999 ditandangani oleh Ali Alatas, Menlu Portugal Jaime Gama dan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Kesepakatan itu diterima secara bulat dalam Sidang Umum dilakukan pendaftaran untuk rakyat yang memenuhi syarat mengikuti referendum dan beberapa kali penundaan oleh PBB, pada tanggal 30 Agustus 1999 referendum diselenggarakan. UNAMET United Nations Mission in East Timor bertanggung jawab atas pelaksanaannya sesuai dengan tujuan organisasi PBB untuk perdamaian dunia. Hasilnya diumumkan pada 4 September 1999 di Dili berupa sekitar suara sah, sebanyak suara atau 78,50 persen memilih opsi untuk merdeka dan suara atau 21,50 persen memilih bergabung dengan partisipasi rakyat Timtim dalam referendum sangat tinggi mencapai 98,6 persen dari seluruh pemilih yang terdaftar sebanyak orang. Dengan demikian Timtim resmi lepas dari kekuasaan Indonesia dan berada di bawah otoritas PBB untuk sementara hingga deklarasi resmi pada 20 Mei 2002 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, dengan Xanana Gusmao sebagai presiden pertamanya. Tanggal 30 Oktober 1999, bendera merah putih diturunkan dalam upacara sederhana dan tanpa liputan pers. Ketahui juga mengenai apa saja organisasi regional dan global, peran Indonesia dalam perdamaian dunia dan sejarah berdirinya BJ. Habibie sebagai Presiden ketiga RI yang berjasa akan pembebasan Timtim dari Indonesia diabadikan dalam pembangunan jembatan sepanjang 540 meter di dekat Dili. Keputusan Habibie untuk memberikan jalan bagi referendum Timtim harus dibayarnya dengan tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi Presiden karena pidato pertanggung jawabannya ditolak oleh MPR. Walaupun dampak peristiwa lepasnya Timor Timur menjadi ganjalan bagi Habibie, kondisi rakyat Timtim pasca referendum sangat baik. Begitu juga hubungan dengan Indonesia dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi dan angka kunjungan penduduk antara kedua negara. - “Siaaap! Tembak!” teriak Kapten Sumitro. Puluhan pria dan anak laki-laki diberondong tembakan hingga roboh dan tewas di tepi sebuah tempat tersembunyi di kejauhan, Beatriz menangis sambil menutup mulutnya. Setelah para tentara pergi, ia menghampiri mayat-mayat itu. Tapi, ia tak mendapati Tomas, suaminya. Ia menjatuhkan diri di tengah mayat yang bergelimpangan dan menangis adegan itu ada pada film Beatriz’s War yang dirilis 2013 lalu. Film ini mengisahkan peran Beatriz, perempuan Timor yang membantu perjuangan bangsanya. Kekejian yang banyak dilakukan tentara Indonesia digambarkan dengan jelas pada film ini. Hingga saat ini, kemerdekaan Timor Timur masih meninggalkan bekas luka di kedua pihak. Di Timor Leste, rentetan kekerasan dari tentara Indonesia menyisakan kepedihan mendalam. Sedangkan di Indonesia sendiri, banyak yang masih dengan emosional tak merelakan “lepasnya Timor Timur.”Padahal aneksasi Timor Timur dulu memang sesuatu yang tak sah dan tak bisa Portugis Dengan luas kilometer persegi, Pulau Timor terbagi menjadi dua Timur dan Barat. Pada era kolonialisme, batas antara wilayah barat dan timur dari pulau ini makin tegas. Portugis dan Belanda memperebutkan Timor, sampai kemudian disetujui pada 1859 bahwa bagian timur dikuasai Portugis, sedangkan bagian barat di bawah kekuasaan lain dengan wilayah-wilayah nusantara di bawah Hindia Belanda, Timor bagian timur bertumbuh dengan sistem dan pengajaran Portugis. Mulai dari menulis dengan bahasa Latin, memperkenalkan dan menggunakan mesin cetak, sekolah formal serta unsur-unsur sosial politik diperkuat dan diperjelas oleh peta wilayah Hindia Belanda yang tidak memasukkan ini sebagai wilayahnya. Yang termasuk Hindia Belanda hanyalah Timor Barat atau sekarang disebut Nusa Tenggara Timur. Karena itulah Timor Timur atau Timor Portugis tidak menjadi bagian dari Indonesia sejak awal. Wilayah Indonesia hanya mencakup wilayah yang tadinya ada di bawah kekuasaan Hindia rezim Soeharto tak berpikir demikian. Pada 1970an, Timor Portugis sedang bersiap menjadi negara baru yang independen, lepas dari Portugis. Ini karena konstitusi mengharuskan wilayah jajahan Portugis yang sebelumnya berstatus provinsi di luar negeri agar dilepaskan. Tak cuma Timor Timur, tetapi juga Angola, Cape Verde, Guinea Portugis, Mozambik, Sao Tome, dan Principe di Afrika, Makau di Cina, serta India Portugis dibebaskan menentukan yang memerintahkan untuk menarik kekuasaan Portugis di daerah jajahannya itu juga dipengaruhi kemenangan kelompok sayap kiri yang berhasil mengkudeta pemerintahan otoriter sayap partai-partai politik dibentuk sebagai persiapan untuk merumuskan partai União Democrática Timorense UDT menjadi partai pertama di Timor Timur dengan awalnya terdiri dari pemimpin senior administrasi dan pemilik perkebunan, serta pemimpin suku asli. Kedua, Front Revolusioner Independen Timor Timur Fretilin yang terdiri dari pengurus, guru, dan anggota lainnya yang direkrut dari perkotaan. Terakhir muncul Populer Demokrat Asosiasi Timor Apodeti, sebuah partai kecil dengan tujuannya untuk integrasi wilayah ke Indonesia. Namun yang terakhir ini popularitas UDT dan Fretilin yang tercatat saling sengit merebut pengaruh penduduk Timor Timur. Proses menuju penentuan nasib mereka diwarnai dengan konflik internal. Tuduhan UDT terhadap sayap radikal Fretilin yang akan membawa Timor Timor menuju negara komunis menjadi salah satu pemicunya. Masing-masing elite partai masih bisa menahan diri dan dalam batas wajar beradu argumen. Namun tidak di kalangan akar rumput kedua belah pihak. Pertumpahan darah sempat UDT makin terdesak. Di antara mereka, banyak yang lari ke perbatasan dan masuk ke oleh Indonesia Pemerintah dan militer Indonesia melihat dinamika yang terjadi di Portugis itu sebagai momentum untuk menguasai wilayah yang awalnya tidak begitu tertarik untuk mencaplok Timor Timur dengan jalan perang mulai memikirkan kekhawatiran kemenangan Fretilin akan merembet hingga ke perbatasan ini menjadi bahan proposal pengajuan bantuan Indonesia ke Amerika Serikat yang tengah mengalami kekalahan di Vietnam. Konteks Perang Dingin juga berpengaruh. Amerika Serikat tak mau Timor Portugis dikuasai Fretilin yang 1975, pasukan khusus mencoba untuk melakukan serangan awal. Dalam serangan awal ini, lima wartawan yang bekerja untuk jaringan berita Australia dieksekusi oleh tentara Indonesia di kota perbatasan Balibo pada tanggal 16 Oktober 1975. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Balibo Five yang mengakibatkan kemarahan aliansi jurnalis di 7 Desember 1975, Indonesia secara resmi menyerang Timor Timur lewat operasi militer bernama Operasi Seroja. Mobilisasi besar-besaran pasukan militer Indonesia dilakukan mengarah ke kota Dili Timor Timur. Ratusan pasukan penerjun payung turun dari langit kota Dili terlibat kontak senjata langsung dengan pasukan militer Fretilin yang berjuluk Falintil. Ada juga kapal perang yang membawa pasukan untuk segera menyerbu menderita kekalahan. Malam harinya, pasukan Indonesia telah merebut kota Dili. Disusul invasi kedua pada 10 Desember menghasilkan direbutnya kota terbesar kedua pasukan Indonesia terus bertambah di Timor Timur. Dalam buku The War Againts East Timor karya Budiardjo dan Liong menyebutkan, pada Hari Natal, sekitar hingga tentara mendarat di kota Liquisa dan Maubara. Jumlah pasukan terus meningkat, hingga April 1976 Indonesia memiliki sekitar tentara di Timor Timur, dengan lain berdiri di Timor Barat Indonesia. Sebagian besar pasukan ini berasal dari pasukan elit di Indonesia. Pada akhir 1976, tentara menduduki Dili dan lainnya telah dikerahkan di seluruh Timor pasukan Fretilin yang kalah jumlah mendesaknya untuk masuk hutan dan pegunungan. Dengan tetap melawan, taktik pertempuran gerilya mereka terapkan. Serangan tentara Indonesia berlangsung sangat brutal menembaki warga sipil dan apa saja yang kekerasan brutal terjadi di bumi Lorosae terhitung sejak invasi pertama 1975 sampai 1999. Termasuk pembantaian Santa Cruz terhadap ratusan pemuda yang berdemo damai membentangkan bendera Fretilin meneriakkan pro-kemerdekaan 250 pemuda tewas diberondong tembakan oleh tentara mulai 17 Juli 1976, pemerintah Indonesia mengenalkan wilayah Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Pemahaman ini segera diajarkan di sekolah-sekolah dan seluruh siaran nasional. Indonesia menempatkan para nasionalis Timor Timur sebagai pemberontak dan separatis yang harus korban tewas sulit diperkirakan secara tepat. CAVR Commission for Reception, Truth and Reconciliation melaporkan korban kematian terkait konflik setidaknya berjumlah orang. Dari jumlah tersebut, sekitar orang dibunuh atau hilang, dan sekiyar orang meninggal karena kelaparan atau sakit parah. Angka-angka tersebut mewakili perkiraan minimum dari CAVR yang temuannya diklaim berbasis kebenaran tersebut juga menyatakan pasukan Indonesia harus bertanggung jawab atas sekitar 70% dari pembunuhan dan kekerasan. Beberapa jenderal saat ini yang masih hidup disebut terlibat dalam pelanggaran HAM. Global Policy menyebut, Wiranto bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur selama invasi Indonesia. Disusul dengan keterlibatan Prabowo Subianto yang mengkoordinasikan pembantaian di Kraras, desa terpencil di pegunungan Timor Timur yang kala itu berjuluk kampung janda karena hampir semua laki-laki dewasa dieksekusi Amerika untuk Indonesia Wabah Perang Dingin melanda seluruh dunia. Tak terkecuali negara-negara yang telah memilih sikap Non-Blok seperti Indonesia. Dalam konteks Timor Timur, peranan Amerika sebagai Blok Barat sulit untuk dipungkiri. Mereka memandang Fretilin yang berhaluan komunis harus segera ditumpas karena merepresentasikan kekuatan Blok Timur. Maka, Indonesia pun sukses menggalang dukungan dari negara-negara Barat tak hanya dari Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat menyediakan analisis rinci soal unit militer Indonesia yang menggunakan banyak peralatan militer dari Amerika Serikat. Para penerjun yang turun di langit Dili juga dilatih oleh Amerika, ditambah bantuan pesawat C-47 dan C-130 yang mengangkut para pasukan. Di bawah pemerintahan Carter, Amerika Serikat menggelontorkan dana lebih dari $250 juta untuk membantu militer Indonesia menyerang Timor Timur antara 1975 sampai 1979. Para pejabat pemerintahan Clinton dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh New York Times telah mengatakan bahwa Soeharto adalah pemimpin yang menderegulasi ekonomi Indonesia dan membuka kran Indonesia bagi investor asing. "Dia semacam orang kami," kata seorang pejabat senior yang sering menangani administrasi kebijakan Raya, seperti dilaporkan The Guardian, juga tercatat turut andil dalam invasi Indonesia ke Timor Timur. Bantuan mereka berupa pelatihan militer bagi prajurit-prajurit Indonesia. Inggris menghabiskan £1 juta untuk pelatihan militer di Indonesia. Sebanyak 24 tentara angkatan senior dilatih di perguruan tinggi militer Inggris. Dan ada 29 petugas indonesia lainnya belajar di lembaga lain dengan tujuan yang sama datang dari Australia. Clinton Fernandes dalam bukunya berjudul Reluctant Saviour Australia, Indonesia and East Timor mengatakan pemerintah Australia lewat Fraser, Hawke, dan Keating diduga bekerja sama dengan militer Indonesia dan Presiden Soeharto terkait kondisi Timor Timur dan untuk melestarikan kekuasaan Indonesia di wilayah suara pecah dan protes warga Australia terjadi ketika kasus penembakan lima wartawan di Balibo terjadi. Apalagi sejarah mencatat orang Timor membantu pasukan Australia melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada akhirnya, Australia yang menjadi negara pertama mendukung dilaksanakannya referendum untuk mengantarkan Timor Timur mencapai kemerdekaannya. Infografik Mozaik Jalan Panjang Kemerdekaan Timor Leste. Merdeka Timor Leste Jatuhnya Soeharto setelah 32 tahun berkuasa membangun rezim Orde Baru membawa angin segar bagi rakyat Timor Timur. Referendum kemerdekaan yang dinanti-nanti akhirnya terlaksana atas permintaan Presiden Habibie ke Kofi Annan, Sekretaris Jendral PBB pada 27 Januari di Timor Timur pada 30 Agustus 1999, tepat hari ini 20 tahun lalu, rakyat Timor Timur diajukan dua pertanyaan dalam mekanisme voting. Pertama, apakah anda menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan kedua, apakah anda menolak otonomi khusus yang diusulkan untuk Timor Timur, yang menyebabkan pemisahan Timor Timur dari dari total 438,968 suara, sebanyak atau 78,50 persen rakyat Timor Timur memilih opsi kedua. Mereka menolak otonomi khusus dan memilih berpisah dengan Indonesia. Sedangkan sisanya sebanyak suara atau 21,50 persen memilih menerima otonomi khusus dan bergabungnya Timor Timur ke ke-27 Indonesia itu akhirnya lepas dari Indonesia dan memperoleh status resminya sebagai negara anggota PBB pada 20 Mei 2002. Mereka yang memilih tetap menjadi bagian dari Indonesia lantas berbondong-bondong mengungsi, menyeberang ke Nusa Tenggara data dari Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Provinsi NTT tahun 2005, total warga eks Timtim sesuai data lama itu sebanyak kepala keluarga KK atau jiwa yang terdiri atas jiwa laki-laki dan jiwa perempuan. Jumlah terbanyak tinggal di Kabupaten Belu yakni sebanyak KK atau jiwa yang terdiri dari jiwa laki-laki dan jiwa kisah Timor Leste yang pernah dianeksasi Indonesia, bangsa yang juga lahir karena melawan kolonialisme. Menyebut "Timor Timur lepas dari wilayah Indonesia,” tidaklah tepat, sebab sejak awal sebagian besar mereka ingin mendirikan negara sendiri, yang kemudian malah dicaplok wilayahnya oleh Indonesia dengan cara tidak sah.==========Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 31 Agustus 2016 dengan judul "Mengingat Referendum, Jalan Panjang Kemerdekaan Timor Leste". Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik. - Politik Penulis Tony FirmanEditor Ivan Aulia Ahsan DILI, - Jawaban dari kapan Timor Leste merdeka adalah 20 Mei 2002, menurut profil negara tersebut di situs web Kementerian Luar Negeri Indonesia. Hari kemerdekaan Timor Leste juga disebut Hari Restorasi Kemerdekaan. Sebelum merdeka, Timor Leste adalah provinsi di Indonesia yang bernama Timor Timur. Pada 30 Agustus 1999, Timor Timur mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk memilih lepas atau tetap di juga 21 Tahun Merdeka dari Indonesia, Pengangguran Timor Leste Masih Tinggi, Ini Sebabnya Bagaimana Timor Leste merdeka? Shutterstock Ilustrasi Bendera Timor LesteKronologi bagaimana Timor Leste merdeka secara keseluruhan bermula dari masa penjajahan bangsa Portugis. Dikutip dari KompasTren, Portugis datang ke Timor Timur pada 1520, disusul Belanda dan Jepang yang juga berebut menguasai wilayah tersebut. Portugis lalu memberikan bagian barat Timor Timur ke Belanda. Sementara, Jepang menguasai Timor Timur pada 1942-1945. Selama 1962-1973, Sidang Umum PBB mengakui hak Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Namun, Portugal menolak mengakuinya dan mengakui Timor Timur sebagai provinsinya, setara dengan provinsi-provinsi lainnya. Setahun kemudian pada 1974, terdapat Revolusi April yang memulihkan demokrasi di Portugal dan Pemerintah Portugal menghormati hak penentuan nasib sendiri untuk Timor Timur. Menindaklanjuti progres ini, pada Mei 1974 dibentuklah Komite Penentuan Nasib Sendiri Timor Timur di Dili, yang saat ini menjadi ibu kota negara Sejumlah pengamat independen yang berkunjung ke Timor Timur menilai mayoritas masyarakat di sana menolak berintegrasi atau bergabung dengan Indonesia. Perbedaan budaya sebagai salah satu alasan utamanya. Baca juga Profil Xanana Gusmao, Presiden Pertama Timor Leste Setelah Jepang kalah di Perang Dunia II, Portugis kembali menguasai Timor Timur pada 1975. Tanggal 28 November 1975, Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugis, yang diumumkan oleh Perdana Menteri Xavier do Amaral dan Partai Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste FRETILIN. Namun, pihak FRETILIN mengambil peran semi-pemerintah yang menimbulkan polemik bagi partai-partai lain dengan misi masing-masing. KOMPAS/Johnny TG Komandan Forcas Armadas da Libertacao Timor Leste Falintil Kay Rala Xanana Gusmao yang masih berada status tahanan rumah, mendaftar untuk ikut Jajak Pendapat atau Referendum di Timor Timur di gedung lantai 5 Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Jakarta. Referendum diadakan pada 11-27 Agustus 1999 untuk menentukan Timor Timur merdeka atau tetap dibawah dari KompasGlobal 28/11/2021, tak berselang lama setelah Timor Timur mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugis, pasukan Indonesia datang pada 7 Desember 1975. Pada 1976, Indonesia menyatakan Timor Leste sebagai Provinsi Timor Timur. Pemerintah RI juga terus berupaya melakukan pembangunan di sana, tetapi ada golongan yang tidak puas dan melakukan tindakan waktu itu partai di Timor Timur ada tiga, yakni FRETILIN, Uni Demokrat Timur UDT, dan Associacao Popular Timorense APODETI. FRETILIN ingin Timor Timur merdeka dan berdaulat sepenuhnya. UDT mau kemederkaan secara bertahap, sedangkan APODETI meminta Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. Keinginan yang berbeda-beda itu menimbulkan perpecahan dan terjadi perang saudara. Konflik tersebut menimbulkan banyak korban, termasuk dari rakyat sipil. Kemudian, UDT dan APODETI meminta bantuan Indonesia untuk merendam situasi ini. Indonesia pun mengirimkan pasukannya ke Timor Timur. Baca juga 28 November 1975 Deklarasi Kemerdekaan Timor Leste dari Portugis Upaya meredakan konflik terus dilakukan Pemerintah Indonesia hingga membawa masalah ini ke PBB. Sebelumnya, Indonesia sempat melakukan perundingan dengan Portugal. Kedua negara itu membuat perjanjian referendum di Timor Leste pada 5 Mei 1999 yang dikenal sebagai New York Agreement. PBB ikut mengawal masalah ini dan membentuk United Nations Mission in East Timor UNAMET pada 11 Juni 1999. Dewan Keamanan PBB juga menetapkan resolusi 1246 yaitu kesepakatan antara Indonesia, Portugis, dan PBB untuk menggelar referendum. Referendum Timor Timur KompasTren menuliskan, pada 30 Agustus 1999 Timor Timur mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk memilih lepas atau tetap bersama Indonesia. Referendum ini didukung PBB. Saat itu rakyat Timor Timur hidup dalam konflik, kelaparan, hingga penyakit. Tercatat, lebih dari korban meninggal dari dampak tersebut. Pada 31 Agustus 1999, penentuan pendapat untuk menentukan masa depan Timor Timur berlangsung lancar. Pemilih yang berpartisipasi dalam referendum mencapai 90 persen, sehingga penentuan pendapat tidak berlangsung lama. Selanjutnya, PBB mengumumkan hasil jajak pendapat pada 4 September 1999. Dari sekitar pemilih, sebanyak 78,5 persen warga Timor Timur menolak otonomi, 21 persen memilih otonomi, dan 1,8 persen dinyatakan tidak sah. Sekjen PBB saat itu yakni Kofi Annan mengatakan, hasil tersebut menunjukkan penduduk Timor Timur menginginkan memisahkan diri dari Indonesia. Baca juga ASEAN Sepakat Mengakui Timor Leste sebagai Anggota Timor Leste kemudian resmi menjadi negara baru pada 20 Mei 2022. Sumber Penulis Retia Kartika Dewi, Nur Fitriatus Shalihah, Tito Hilmawan Reditya Editor Rizal Setyo Nugroho, Tito Hilmawan Reditya Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

kemerdekaan timor leste sebagai negara yang berdaulat telah membawa dampak